PADANG, DETIKSUMBAR.COM – Seluruh gubernur se-Sumatera sepakat memperkuat konektivitas Sumatera dan mengintegrasikan kebijakan pembangunan antar provinsi untuk mendorong pemerataan ekonomi. Salah satu fokus kesepakatan tersebut mencakup percepatan pengembangan Kereta Trans Sumatera dan optimalisasi jalur transportasi darat, laut, serta kereta api.
Para gubernur menyampaikan komitmen itu melalui kesepakatan bersama bertajuk MUFAKAT TUAH SAKATO, dengan semangat “Barek Samo Dipikua, Ringan Samo Dijinjiang: Sumatera Tumbuh Bersama”.
Mereka menandatangani kesepakatan tersebut dalam kegiatan Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto dan Indikator Sosial Ekonomi (Konreg PDRB-ISE) Tahun 2026 di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat, Padang, Kamis (12/11/2026).
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, saat membuka kegiatan itu menegaskan bahwa kerja sama antarprovinsi memegang peranan penting dalam mengoptimalkan potensi ekonomi Sumatera.
Menurut Mahyeldi, setiap provinsi memiliki kekuatan pada sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, energi, dan pariwisata. Seluruh potensi tersebut dapat memberikan manfaat lebih besar apabila pemerintah daerah mengembangkannya melalui konektivitas dan perencanaan terpadu.
“Jawabannya adalah kolaborasi, konektivitas, dan sinergi. Potensi yang dimiliki masing-masing daerah di Sumatera akan memberikan dampak maksimal apabila dikembangkan secara bersama-sama,” tegas Mahyeldi.
Mahyeldi Dorong Perencanaan Pembangunan Terpadu
Mahyeldi menjelaskan bahwa sejumlah persoalan pembangunan tidak bisa diselesaikan melalui kebijakan masing-masing provinsi. Persoalan tersebut meliputi distribusi barang, akses pasar, pengembangan kawasan industri, perdagangan, hingga sektor pariwisata.
Karena itu, ia mendorong seluruh 10 provinsi di Sumatera menyusun perencanaan pembangunan secara terpadu.
Pemerintah daerah nantinya dapat menyampaikan hasil perencanaan bersama tersebut kepada pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Langkah ini bertujuan agar pemerintah pusat mempertimbangkan kebutuhan dan potensi pembangunan Sumatera dalam menyusun kebijakan nasional.
Mahyeldi juga menilai penguatan konektivitas Sumatera harus mencakup transportasi darat, kereta api, dan laut. Ia secara khusus mendorong percepatan Kereta Trans Sumatera serta peningkatan optimalisasi layanan pelabuhan.
Menurutnya, infrastruktur transportasi yang saling terhubung dapat memperlancar mobilitas masyarakat, mempercepat distribusi barang, memperkuat hubungan antarkawasan ekonomi, sekaligus membantu pemerintah mengendalikan inflasi.
Konektivitas Sumatera Perlu Memperhatikan Risiko Bencana
Selain pembangunan infrastruktur, Mahyeldi mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar memperhitungkan risiko bencana dalam perencanaan konektivitas Sumatera.
Ia menjelaskan bahwa bencana dapat mengganggu infrastruktur dan memengaruhi distribusi kebutuhan pokok, kegiatan ekonomi, serta pelayanan publik.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah daerah perlu memasukkan pembangunan jalur alternatif dan kesinambungan aktivitas ekonomi ke dalam perencanaan regional.
Dalam kesepakatan MUFAKAT TUAH SAKATO, para gubernur juga mendorong penguatan forum komunikasi dan koordinasi lintas provinsi.
Mereka turut menyepakati sejumlah langkah strategis, antara lain mempercepat pengembangan Kereta Trans Sumatera, mengoptimalkan layanan Tol Laut, serta menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai sumber data utama.
Data tersebut akan menjadi landasan pemerintah dalam menyusun, menjalankan, dan mengevaluasi kebijakan sosial ekonomi.
“Kita sepakat untuk tumbuh bersama melalui kolaborasi dan sinergitas para pihak. Tidak hanya di bidang infrastruktur tapi juga sosial dan ekonomi,” ungkap Gubernur Mahyeldi
Evaluasi Kesepakatan Berlangsung Secara Berkala
Mahyeldi menambahkan bahwa pemerintah daerah perlu menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan indikator sosial ekonomi sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
Ia menilai keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya terlihat dari peningkatan angka statistik. Pemerintah juga perlu memastikan pertumbuhan tersebut membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.
Untuk menjaga pelaksanaan kesepakatan, seluruh provinsi akan mengevaluasi rekomendasi pembangunan sekurang-kurangnya setiap enam bulan di tingkat provinsi.
Sementara itu, evaluasi di tingkat regional Sumatera akan berlangsung minimal satu kali dalam setahun.
Pemerintah daerah juga telah menetapkan jadwal pelaksanaan Konreg PDRB-ISE berikutnya. Provinsi Kepulauan Riau akan menjadi tuan rumah pada 2027, kemudian Provinsi Jambi pada 2028.
Melalui kesepakatan ini, seluruh pemerintah provinsi di Sumatera diharapkan semakin memperkuat kerja sama dalam mengembangkan potensi daerah, membangun infrastruktur tangguh bencana, serta mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang merata dan berkelanjutan.
Sejumlah Pejabat Nasional Hadiri Konreg PDRB-ISE 2026
Kegiatan Konreg PDRB-ISE 2026 turut menghadirkan sejumlah pejabat kementerian dan lembaga nasional.
Di antaranya Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Dr. Ir. Medrilzam, M.Prof.Econ, serta Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS), Moh Edy Mahmud.
Hadir pula Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Andy Setyo Biwado, dan Direktur Sistem Perimbangan Keuangan Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Dr. Subandono, SE, M.Sc.
Selain itu, Executive Vice President of Strategic Business Growth PT Kereta Api Indonesia (KAI), Ir. Bernike Christiawan, S.T., IPM., MIRSE., ASEAN Eng, serta perwakilan pemerintah provinsi se-Sumatera juga mengikuti kegiatan tersebut. (AF)
