PADANG, DETIKSUMBAR.COM – Pemerintah Kota Padang kembali menunjukkan komitmen tinggi dalam mempercepat pemulihan pascabencana serta penataan infrastruktur strategis perkotaan. Wali Kota Padang, Fadly Amran, didampingi jajaran pejabat tinggi pratama Pemko Padang, melakukan kunjungan kerja dan audiensi resmi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Maruarar Sirait. Pertemuan penting tersebut dilangsungkan di Kantor Kementerian PKP RI, Jakarta, pada Rabu, 4 November 2026, guna membahas percepatan pembangunan Hunian Tetap serta optimalisasi kawasan strategis di ibu kota provinsi Sumatera Barat.
Pertemuan tingkat tinggi ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting dari lingkup Pemko Padang untuk memperkuat delegasi daerah. Turut mendampingi Wali Kota Padang dalam audiensi tersebut adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tri Hadiyanto, Kepala Dinas PUPR Malvi Hendri, serta Kepala Dinas Pertanahan Raf Indria. Kehadiran para kepala Organisasi Perangkat Daerah ini mencerminkan keseriusan dan kesiapan teknis Pemko Padang dalam menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan strategis nasional di bawah kepemimpinan Kementerian PKP RI.
Fokus utama dari audiensi krusial ini adalah penyelesaian prasarana, sarana, dan utilitas umum atau PSU pada pembangunan Hunian Tetap. Huntap tersebut dipersiapkan secara khusus bagi masyarakat yang menjadi korban bencana hidrometeorologi yang melanda Kota Padang pada November 2025 silam. Selain persoalan huntap, agenda pertemuan juga memperluas cakupan pembahasan ke ranah penataan kawasan perkotaan yang lebih modern, tertib, dan berkelanjutan, khususnya wilayah di sekitar PT Pelindo Regional 2 Teluk Bayur yang menjadi salah satu gerbang perekonomian utama daerah.
Dalam pemaparannya di hadapan Menteri PKP, Wali Kota Padang Fadly Amran menjelaskan langkah proaktif yang telah diambil oleh pemerintah daerah dalam penyediaan lahan hunian. Pemko Padang telah menyiapkan lahan seluas 12 hektare secara matang untuk menopang pembangunan hunian layak bagi warga terdampak bencana. Kendati demikian, penyelesaian infrastruktur dasar berupa PSU di kawasan Huntap Balai Gadang masih membutuhkan uluran tangan serta dukungan penuh dari pemerintah pusat melalui alokasi anggaran khusus.
Estimasi kebutuhan anggaran untuk merampungkan seluruh fasilitas pendukung dan utilitas umum di kawasan tersebut diperkirakan mencapai angka Rp25 miliar hingga Rp30 miliar. Kebutuhan pendanaan ini diajukan agar dapat dimasukkan kedalam perencanaan anggaran tahun 2027 mendatang. Pemko Padang berharap dukungan fiskal dari pusat ini mampu menjadi katalisator penyelesaian proyek kemanusiaan tersebut sehingga warga terdampak dapat segera menempati rumah baru dengan rasa aman, nyaman, dan bermartabat.
Lebih lanjut, Fadly Amran merinci progres serta model kolaborasi pentahelix yang telah berjalan secara nyata di lapangan. Ia menjelaskan bahwa pembangunan rumah bagi korban bencana ini didistribusikan ke dalam dua lokasi utama yang strategis. Lokasi pertama berada di Kelurahan Lambung Bukik, Kecamatan Pauh, sedangkan lokasi kedua terletak di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah. Pembangunan fisik rumah tersebut tidak berjalan sendiri, melainkan hasil sinergi lintas sektor antara Kementerian PKP, Yayasan Buddha Tzu Chi, serta Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN.
“Kami menyiapkan dua lokasi pembangunan Huntap untuk membangun rumah bagi korban bencana, yaitu di Kelurahan Lambung Bukik, Kecamatan Pauh, dan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah. Pembangunan dilakukan oleh Kementerian PKP, Buddha Tzu Chi, dan Kamar Dagang Indonesia (KADIN),” terang Wali Kota Padang Fadly Amran saat memaparkan data komprehensif di kantor kementerian.
Ia juga menambahkan harapan besar agar Kementerian PKP RI terus memberikan pendampingan berkelanjutan terhadap jalannya proyek ini. “Kami berharap Bapak Menteri dapat memfasilitasi kelanjutan pembangunan infrastruktur tersebut. Sebab, penyelesaian Huntap tidak hanya soal pembangunan rumah, tetapi juga bagaimana masyarakat dapat tinggal dengan layak dan memperoleh kesejahteraan setelah menempati hunian baru,” imbuh Fadly Amran dengan penuh penekanan pada aspek pemulihan sosial ekonomi warga.
Menanggapi paparan konstruktif tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menyambut baik inisiatif cepat yang ditunjukkan oleh jajaran Pemko Padang. Dalam arahannya, Menteri PKP mendorong pemerintah daerah untuk terus berinovasi dan memperluas skema pendanaan pembangunan. Beliau menekankan bahwa kemajuan infrastruktur di daerah tidak boleh hanya bersandar secara kaku pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara semata, mengingat ruang fiskal yang sering kali terbatas.
Sebagai penutup arahannya, Maruarar Sirait memberikan instruksi tegas kepada para kepala daerah agar lebih lincah dalam menjalin kemitraan strategis. “Kepala daerah harus mampu mencari berbagai peluang pembiayaan kreatif, termasuk melalui kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Negara, sektor swasta, dan sumber pendanaan lainnya. Dengan begitu, pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan,” tegas Menteri PKP Maruarar Sirait, menutup pertemuan yang penuh dengan optimisme kemajuan pembangunan tersebut. (AM)
