PADANG, DETIKSUMBAR.COM – Pemerintah Kota Padang secara resmi memperkuat langkah strategis dalam membangun sinergi lintas pemerintahan dan kelembagaan melalui pemetaan potensi serta kebutuhan kerja sama daerah hingga tahun 2029. Langkah progresif ini diambil guna memastikan bahwa setiap dokumen kolaborasi yang dirancang tidak sekadar berhenti sebagai kesepakatan administratif semata, melainkan benar-benar berorientasi pada percepatan pembangunan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan publik secara konkrit kepada masyarakat Kota Padang.
Komitmen besar tersebut mengemuka secara tegas dalam Rapat Koordinasi Pemetaan Kerja Sama Daerah Kota Padang Tahun 2026 yang diselenggarakan di Gedung Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, kawasan Aie Pacah, pada Kamis (5/11/2026). Forum strategis ini dirancang sebagai fondasi awal untuk menyatukan visi seluruh elemen pemerintahan daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan kota yang kian kompleks.
Rapat koordinasi tingkat kota ini dihadiri oleh perwakilan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Hadir memimpin dan memberikan pengarahan langsung dalam agenda penting tersebut, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Padang, Tarmizi Ismail, bersama Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Padang, Otto Sarbi Damanik.
Pertemuan mendalam ini menjadi instrumen vital dari konsistensi Pemko Padang untuk merancang perencanaan kerja sama yang lebih terarah, terukur, dan memiliki kesinambungan utuh dengan agenda jangka panjang pembangunan daerah. Melalui forum ini, proses pemetaan dilakukan secara menyeluruh dengan menghimpun berbagai potensi, kebutuhan riil, serta peluang kolaborasi strategis yang dapat dikembangkan oleh masing-masing OPD hingga periode 2029 mendatang.
Langkah antisipatif tersebut sekaligus disiapkan untuk memastikan bahwa setiap usulan kolaborasi memiliki keterikatan langsung dan tegak lurus dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta program-program prioritas unggulan Pemerintah Kota Padang. Langkah ini diambil agar arah kebijakan pembangunan di seluruh sektor berjalan beriringan dan tidak menyeleweng dari prioritas utama daerah.
Dalam arahan pembukanya, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Padang, Tarmizi Ismail, menegaskan bahwa rapat koordinasi ini bukan sekadar agenda rutin tahunan. Ia menyampaikan bahwa forum ini merupakan langkah awal yang krusial untuk menyatukan arah pandang serta menyelaraskan berbagai usulan kerja sama yang digagas dari setiap sudut perangkat daerah.
Menurut Tarmizi, potensi kerja sama yang dapat digali dan dikembangkan oleh Pemko Padang memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Jangkauan sinergi tersebut tidak hanya mencakup hubungan antarpemerintah kabupaten dan kota lainnya, tetapi juga menembus tataran pemerintah provinsi, kementerian atau lembaga pemerintah pusat, hingga berbagai pihak swasta maupun lembaga nonsipil yang memiliki kapasitas dan kepedulian tinggi terhadap pembangunan daerah.
Oleh karena itu, seluruh pimpinan OPD diinstruksikan untuk tidak sekadar menyajikan daftar keinginan seremonial atau sekadar mendaftar kegiatan yang ingin dikerjasamakan. Lebih jauh dari itu, setiap perangkat daerah dituntut wajib mengidentifikasi akar akar persoalan, kebutuhan mendasar, serta potensi kolaborasi yang mampu memberikan dampak positif dan manfaat konkrit bagi kemajuan kota.
Tarmizi menekankan bahwa analisis pemetaan menyeluruh ini sangat dibutuhkan agar bangunan kerja sama yang didirikan benar-benar memiliki relevansi kuat dengan kebutuhan riil masyarakat setempat. Dengan demikian, pelaksanaan program tidak akan berjalan di luar rel kebijakan pembangunan daerah yang telah disepakati bersama.
“Melalui kegiatan pemetaan ini, kita ingin menyelaraskan seluruh rencana kegiatan kerja sama daerah Kota Padang sampai tahun 2029 agar senantiasa inline dengan RPJMD dan program prioritas yang ditetapkan. Dengan demikian, setiap kerja sama yang dirancang memiliki pijakan hukum dan operasional yang transparan serta terarah demi kemajuan daerah,” ungkap Tarmizi Ismail secara tegas.
Penegasan tersebut membuktikan komitmen Pemko Padang dalam menempatkan instrumen kerja sama daerah sebagai salah satu pilar utama pembangunan. Sinergi antarlembaga tidak boleh lagi digagas semata-mata karena adanya momentum emosional atau sekadar memenuhi formalitas hubungan antarinstansi, melainkan wajib disandarkan pada indikator keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik.
Terkait mekanisme teknis, seluruh usulan yang dihimpun dari OPD selanjutnya akan difasilitasi oleh Bagian Kerja Sama Setda Kota Padang untuk dikaji lebih mendalam bersama Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD). Tahapan verifikasi dan pengkajian ini menjadi saringan utama guna menilai tingkat kelayakan, pembagian peran antarpihak, serta proyeksi manfaat riil sebelum diputuskan untuk berlanjut ke tahap penandatanganan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*/MoU) atau Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Namun, Tarmizi mengingatkan bahwa keberhasilan sebuah kemitraan daerah sama sekali tidak boleh diukur dari banyaknya lembaran dokumen MoU yang berhasil ditandatangani dan dipajang. Ukuran keberhasilan sejati dari sebuah sinergi terletak pada konsistensi implementasi serta dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat setelah dokumen kesepakatan tersebut disahkan.
Ia menambahkan bahwa seluruh kerja sama harus membuahkan aksi nyata melalui program dan kegiatan yang berkelanjutan di lapangan, bukan sekadar berakhir sebagai arsip administratif di lemari kantor. Harapan besarnya adalah agar seluruh kolaborasi ini mampu memperkuat program unggulan Pemko Padang dan bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta taraf hidup warga Kota Padang.
Di tengah makin kompleksnya tantangan pembangunan kawasan perkotaan modern, Pemko Padang menyadari penuh bahwa pembangunan tidak mungkin lagi ditopang hanya dengan mengandalkan sumber daya internal APBD semata. Dibutuhkan sinergi, alih teknologi, penguatan kapasitas kelembagaan, serta dukungan pemangku kepentingan (*stakeholders*) eksternal agar pencapaian program strategis daerah dapat berjalan jauh lebih efektif dan efisien.
Melalui Rapat Koordinasi Pemetaan Kerja Sama Daerah Tahun 2026 ini, Pemerintah Kota Padang telah berhasil meletakkan fondasi kolaborasi yang kokoh dan terstruktur hingga tahun 2029. Kini, tantangan utama berada pada pengawalan dan evaluasi terukur atas setiap usulan yang telah dipetakan, guna membuktikan bahwa sinergi yang dibangun mampu menghadirkan kemajuan nyata bagi Kota Padang dan kesejahteraan seluruh masyarakatnya. (AM)
