Jakarta, DETIKSUMBAR.COM – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa pemerintah belum mewajibkan pengusaha menyetorkan Dana Cadangan Pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Kemnaker juga memastikan belum ada keputusan resmi mengenai lembaga yang akan mengelola dana tersebut. (15.11)
Penegasan ini muncul setelah informasi mengenai kewajiban pengusaha menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara ramai beredar di media sosial.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, membantah kabar yang menyebut Danantara akan mengelola dana tersebut.
Ia juga menegaskan bahwa Kemnaker tidak pernah menyatakan akan mengambil peran sebagai lembaga pengelola Dana Cadangan Pesangon.
“Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon,” ujar Putri dalam keterangan tertulis, Minggu 15 November 2026.
Pemerintah Masih Menyiapkan Aturan Pelaksanaan
Putri menjelaskan bahwa Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mengamanatkan pengaturan mengenai Dana Cadangan Pesangon.
Namun, pemerintah masih memerlukan peraturan pelaksanaan untuk menjalankan ketentuan tersebut. Karena itu, pemerintah belum menetapkan sejumlah aspek teknis yang berkaitan dengan kebijakan dana pesangon.
Menurut Putri, pemerintah akan memulai penyusunan aturan pelaksanaan dengan menjaring aspirasi melalui konsultasi publik.
Tahapan tersebut akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di bidang ketenagakerjaan. Pemerintah ingin mendengar pandangan pengusaha, pekerja, buruh, serta pihak terkait lainnya.
Dengan melibatkan berbagai unsur tersebut, pemerintah berharap dapat menyusun aturan yang memperhatikan kepentingan seluruh pihak.
“Pengaturan mengenai Dana Cadangan Pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha,” jelasnya.
Aturan Akan Mengatur Pengelolaan dan Sumber Pendanaan
Lebih lanjut, Putri menyebut pemerintah perlu membahas sejumlah komponen penting sebelum menetapkan aturan pelaksanaan Dana Cadangan Pesangon.
Komponen tersebut mencakup mekanisme pengelolaan dana, tata kelola, sumber pendanaan, organisasi atau lembaga pengelola, hingga mekanisme pertanggungjawaban.
Pemerintah perlu merumuskan seluruh aspek itu secara menyeluruh agar kebijakan memiliki landasan pelaksanaan yang jelas.
Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan mekanisme pengelolaan dana berjalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Dengan demikian, berbagai informasi mengenai pihak yang akan mengelola dana tersebut, termasuk penyebutan Danantara maupun Kemnaker sebagai pengelola, belum memiliki dasar penetapan resmi dari Pemerintah,” terangnya.
Penjelasan tersebut sekaligus mempertegas bahwa penyebutan Danantara sebagai calon pengelola belum mencerminkan keputusan pemerintah.
Kemnaker Minta Pengusaha dan Pekerja Tidak Terpengaruh Hoaks
Di tengah beredarnya informasi tersebut, Kemnaker mengimbau pengusaha dan pekerja agar lebih cermat menerima kabar mengenai kebijakan Dana Cadangan Pesangon.
Kemnaker meminta masyarakat tidak langsung mempercayai ataupun menyebarluaskan informasi yang belum memiliki konfirmasi resmi.
Sebaliknya, masyarakat perlu mengikuti perkembangan kebijakan melalui keterangan resmi pemerintah.
Langkah tersebut penting agar informasi yang beredar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kalangan dunia usaha maupun pekerja.
Putri juga memastikan Kemnaker akan menyampaikan setiap perkembangan kebijakan setelah pemerintah melewati tahapan pembahasan, perumusan, dan penetapan peraturan pelaksanaan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dengan demikian, pengusaha maupun pekerja dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai arah kebijakan tersebut.
“Kemnaker berkomitmen memastikan setiap kebijakan ketenagakerjaan disusun secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan pelindungan hak-hak pekerja/buruh serta keberlangsungan dunia usaha,” pungkasnya.
(AM)
