BUKITTINGGI, DETIKSUMBAR.COM – Bupati Tanah Datar Eka Putra menekankan pentingnya profesionalisme perangkat nagari dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Ia juga meminta seluruh aparatur nagari memperkuat akuntabilitas serta transparansi, terutama dalam mengelola keuangan nagari.
Eka Putra menyampaikan hal tersebut saat membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Nagari se-Kabupaten Tanah Datar di Grand Rocky Hotel Bukittinggi, Minggu (15/11/2026). Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menggelar kegiatan ini melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMD PPKB).
Sejumlah pejabat daerah turut menghadiri kegiatan tersebut. Di antaranya Asisten Ekonomi dan Pembangunan Ten Feri, Kepala Bappeda Litbang Adriayanti Rustam, Kepala Dinas PMD PPKB Herison, Ketua TP PKK Tanah Datar Ny. Lise Eka Putra, serta Kepala Bagian Umum dan Kepala Bagian Prokopim.
Bupati Ingatkan Peran Penting Perangkat Nagari
Dalam sambutannya, Eka Putra menjelaskan bahwa perangkat nagari memegang peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Mereka menjadi aparatur yang berinteraksi langsung dengan warga dalam berbagai urusan pemerintahan.
Selain memberikan pelayanan administrasi, perangkat nagari juga menghadapi beragam persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Karena itu, mereka perlu meningkatkan kemampuan, memahami tanggung jawab, serta menjalankan tugas secara profesional.
“Keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas aparatur nagari dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya,” ujarnya.
Selanjutnya, Bupati mengingatkan perangkat nagari agar memberikan perhatian serius terhadap pengelolaan keuangan. Ia meminta setiap aparatur bekerja cermat dan berhati-hati dalam menjalankan administrasi maupun penggunaan anggaran.
Menurutnya, pemahaman terhadap aturan menjadi hal penting agar pengelolaan keuangan nagari berjalan sesuai ketentuan. Langkah tersebut juga dapat mencegah munculnya persoalan hukum pada kemudian hari.
Transparansi dan Akuntabilitas Jadi Perhatian
Eka Putra kemudian menyampaikan sejumlah hal yang harus menjadi pedoman seluruh perangkat nagari. Ia meminta aparatur mengutamakan kepentingan masyarakat, menjaga profesionalisme, serta mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel.
Selain itu, setiap penggunaan anggaran harus tepat sasaran dan menghindari segala bentuk penyimpangan.
“Saya membutuhkan perangkat nagari yang berani menyampaikan persoalan, mencarikan solusi dan bekerja demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Bupati juga mendorong setiap nagari untuk terus mengembangkan inovasi. Setiap pemerintahan nagari perlu menggali potensi wilayah dan mengoptimalkan keunggulan masing-masing.
Untuk mencapai tujuan tersebut, perangkat nagari perlu membangun koordinasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, setiap program pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lebih baik.
Minta Wali Nagari dan Perangkat Perkuat Komunikasi
Pada kesempatan itu, Eka Putra turut mengingatkan pentingnya menjaga hubungan kerja yang harmonis di lingkungan pemerintahan nagari. Ia tidak ingin ego sektoral maupun konflik internal menghambat pelaksanaan tugas pemerintahan.
Karena itu, ia meminta wali nagari membangun komunikasi terbuka dengan seluruh perangkatnya. Selain itu, pemerintahan nagari perlu memperkuat musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dan Kerapatan Adat Nagari (KAN).
“Jangan ada ego sektoral dan konflik internal. Bangun sinergi antara wali nagari dan perangkat nagari, lakukan komunikasi secara transparan, serta kedepankan musyawarah bersama BPRN dan KAN,” pesannya.
Perangkat Nagari Bersiap Terapkan Transaksi Non-Tunai 2027
Sementara itu, Ketua Pelaksana kegiatan, Sandi Satria, menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten menyelenggarakan peningkatan kapasitas ini sebagai bagian dari persiapan penerapan transaksi non-tunai di tingkat nagari pada 2027.
Kegiatan tersebut juga bertujuan meningkatkan ketertiban administrasi dan memperluas pemahaman perangkat nagari mengenai pengelolaan aset nagari.
“Sebagaimana kita ketahui bersama, tata kelola administrasi dan keuangan yang baik sangat penting,” ujarnya.
Sandi menyebutkan sebanyak 202 peserta dari 68 nagari di Kabupaten Tanah Datar mengikuti kegiatan tersebut. Sementara itu, tujuh nagari lainnya akan mengikuti kegiatan serupa pada 2027.
Melalui kegiatan ini, pemerintah kabupaten mendorong peningkatan kemampuan perangkat nagari dalam menjalankan administrasi pemerintahan, mengelola keuangan, serta memahami tata kelola aset. Persiapan tersebut juga menjadi bagian penting dalam mendukung penerapan transaksi non-tunai di seluruh nagari Kabupaten Tanah Datar mulai 2027.
