JAKARTA, DETIKSUMBAR.COM – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan uji materiil terhadap Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Gugatan tersebut mempersoalkan larangan merekam audio visual selama proses pemeriksaan pajak. (15.11)
Putusan dan Latar Belakang Perkara
MK menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 211/PUU-XXIII/2025 yang diajukan oleh Fungsiawan. Majelis hakim menyatakan menolak seluruh permohonan pemohon dalam sidang yang berlangsung pada Kamis, 12 November 2026.
Perkara ini membahas batas kewajiban menjaga kerahasiaan informasi perpajakan serta hak wajib pajak dalam memperoleh informasi selama pemeriksaan. Putusan tersebut juga menjelaskan kedudukan wajib pajak dan kuasanya ketika berhadapan dengan petugas pajak.
Fungsiawan mengajukan gugatan karena mempersoalkan penggunaan Pasal 34 ayat (1) UU KUP sebagai dasar larangan perekaman audio visual. Menurut pemohon, ketentuan tersebut dapat membatasi wajib pajak maupun kuasanya ketika menghadapi pemeriksaan.
Pemohon menilai penafsiran yang terlalu luas terhadap pasal tersebut berpotensi menghambat hak wajib pajak. Padahal, dokumentasi dapat membantu mereka menyimpan informasi penting dalam memperjuangkan hak perpajakannya.
Tiga Frasa dalam UU KUP Menjadi Pokok Gugatan
Dalam permohonannya, Fungsiawan meminta MK memberikan batasan konstitusional terhadap tiga frasa dalam Pasal 34 ayat (1) UU KUP. Ketiga frasa tersebut meliputi “setiap pejabat”, “pihak lain”, dan “segala sesuatu”.
Pemohon menilai ketidakjelasan ketiga frasa tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Kondisi itu berpotensi memengaruhi hubungan antara wajib pajak dan otoritas perpajakan.
Selain itu, pemohon mempersoalkan praktik penolakan perekaman ketika wajib pajak menghadiri pertemuan resmi dengan petugas pajak. Persoalan tersebut juga mencakup pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
MK Menegaskan Perlindungan Kerahasiaan Data Pajak
Dalam pertimbangannya, MK menjelaskan bahwa Pasal 34 ayat (1) UU KUP bertujuan melindungi kerahasiaan informasi perpajakan. Ketentuan tersebut mencakup informasi yang wajib pajak sampaikan kepada pejabat ketika menjalankan tugas dan pekerjaannya.
Mengenai frasa “setiap pejabat”, MK menilai penjelasan pasal tersebut sudah memberikan batasan yang jelas. Cakupannya meliputi petugas pajak dan pihak lain yang menjalankan tugas di bidang perpajakan.
MK menilai kewajiban menjaga kerahasiaan tidak cukup jika hanya berlaku bagi pegawai pajak. Sebab, pihak lain juga dapat terlibat dalam pelaksanaan tugas perpajakan dan memiliki akses terhadap informasi wajib pajak.
Karena itu, cakupan subjek yang lebih luas diperlukan untuk menjaga perlindungan informasi. Langkah tersebut sekaligus mencegah munculnya celah hukum dalam penerapan kewajiban menjaga kerahasiaan data.
Wajib Pajak Berhak Mengakses Informasi Perpajakannya
MK juga memberikan perhatian khusus terhadap frasa “pihak lain”. Majelis menegaskan bahwa wajib pajak tidak termasuk pihak lain ketika menyangkut informasi perpajakannya sendiri.
Wajib pajak memiliki hak untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Mereka juga dapat menggunakan hak tersebut melalui kuasa yang memiliki penunjukan secara sah.
Sepanjang kuasa bertindak secara sah untuk mewakili kepentingan wajib pajak, petugas pajak harus memberikan akses informasi yang memadai. Akses tersebut berkaitan dengan pemeriksaan yang sedang berlangsung.
MK turut menegaskan kewajiban petugas pajak dalam menyampaikan data dan informasi yang relevan dengan pemeriksaan. Kewajiban itu mencakup penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) hingga pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
Dengan demikian, kewajiban menjaga kerahasiaan tidak boleh menjadi alasan untuk menghalangi hak wajib pajak. Mereka tetap berhak mengetahui informasi yang berkaitan langsung dengan proses pemeriksaan perpajakannya.
MK Tidak Memberikan Hak Otomatis untuk Merekam
Meskipun menegaskan hak wajib pajak atas informasi, MK memberikan pertimbangan tersendiri mengenai perekaman audio visual. Majelis juga membahas aktivitas siaran langsung atau live streaming selama pemeriksaan pajak.
MK menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan tidak secara tegas mengatur hak wajib pajak untuk merekam maupun melakukan live streaming selama pemeriksaan. Karena itu, kedua aktivitas tersebut tidak termasuk kegiatan yang secara khusus diatur sebagai tahapan pemeriksaan pajak.
MK menilai persoalan larangan perekaman yang pemohon alami lebih berkaitan dengan penerapan peraturan pelaksana. Peraturan tersebut menggunakan Pasal 34 UU KUP sebagai dasar, sehingga persoalannya tidak berkaitan langsung dengan konstitusionalitas norma yang pemohon uji.
Atas pertimbangan tersebut, MK tidak mengabulkan permintaan pemohon untuk memberikan pemaknaan baru terhadap Pasal 34 ayat (1) UU KUP. Majelis tetap mempertahankan ketentuan tersebut sebagaimana menjadi objek pengujian dalam perkara ini.
DJP Harus Menerapkan Kerahasiaan Secara Proporsional
Di balik penolakan gugatan, pertimbangan MK juga memberikan penegasan penting bagi otoritas perpajakan. Pejabat pajak tidak boleh menggunakan Pasal 34 UU KUP untuk menutup seluruh informasi secara umum.
MK mengingatkan bahwa larangan tersebut tidak boleh mencakup informasi yang tidak berkaitan dengan data perpajakan milik wajib pajak. Otoritas perpajakan juga harus menghindari perlakuan berbeda dalam memberikan akses informasi kepada wajib pajak maupun kuasanya.
Artinya, petugas pajak harus menerapkan prinsip kerahasiaan secara proporsional. Mereka tetap perlu memberikan informasi yang relevan dan menjadi hak wajib pajak selama proses pemeriksaan.
Pemerintah Jelaskan Risiko Kebocoran Data
Dalam persidangan sebelumnya, pemerintah melalui Staf Ahli Menteri Keuangan Yon Arsal menyampaikan pandangannya mengenai aktivitas perekaman pemeriksaan pajak. Pemerintah menilai kebebasan merekam dan menyiarkan proses tersebut berpotensi menimbulkan kebocoran data.
Menurut pemerintah, informasi perpajakan dapat memuat data sensitif milik perusahaan. Informasi tersebut antara lain struktur biaya, transaksi bisnis, hingga data pemasok.
Dalam keterangannya pada persidangan MK, 21 Januari 2026, Yon Arsal menjelaskan alasan pemerintah mendukung pembatasan perekaman. Pemerintah ingin menjaga kerahasiaan informasi perpajakan sekaligus melindungi kepentingan pihak lain.
Yon Arsal menyampaikan pandangan pemerintah mengenai hubungan antara kebebasan merekam dan perlindungan hak pihak lain.
“Dalil Pemohon yang ingin bebas merekam dan menyiarkan pemeriksaan pajak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak privasi, serta mengabaikan kewajiban konstitusional untuk menghormati hak pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD 1945,” ujar Yon Arsal.
Pemerintah juga menegaskan bahwa hak atas informasi tidak bersifat absolut. Setiap orang harus memperhatikan perlindungan hak dan kepentingan pihak lain ketika menjalankan hak tersebut.
Dampak Putusan bagi Wajib Pajak dan Konsultan Pajak
Putusan MK ini menjadi perhatian bagi wajib pajak, konsultan pajak, dan praktisi perpajakan. Mereka perlu memahami batas kewenangan petugas pajak serta hak yang dapat mereka gunakan selama pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Di satu sisi, wajib pajak tetap memiliki hak memperoleh informasi yang relevan dengan pemeriksaan. Mereka juga berhak memahami dasar koreksi, menerima SPHP, dan mengikuti pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
Di sisi lain, putusan tersebut tidak memberikan hak otomatis kepada wajib pajak untuk merekam atau menyiarkan seluruh aktivitas pemeriksaan pajak. Mereka tetap perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam setiap tahapan pemeriksaan.
Oleh karena itu, wajib pajak dan kuasanya perlu memahami perbedaan antara hak memperoleh informasi dan aktivitas perekaman. Keduanya memiliki ruang lingkup yang berbeda dalam pelaksanaan pemeriksaan perpajakan.
Selain itu, wajib pajak perlu memahami kewajiban menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan pihak lain. Pemahaman tersebut dapat membantu mereka menjalani pemeriksaan sesuai ketentuan perpajakan.
Putusan ini juga mengingatkan otoritas perpajakan agar menjalankan kewenangan secara proporsional. Petugas harus menjaga kerahasiaan data tanpa menghilangkan hak wajib pajak untuk memperoleh penjelasan mengenai pemeriksaan.
Melalui putusan perkara Nomor 211/PUU-XXIII/2025, MK menegaskan pentingnya keseimbangan antara perlindungan kerahasiaan informasi perpajakan dan hak wajib pajak. Penolakan gugatan tersebut sekaligus memperjelas bahwa hak memperoleh informasi tidak otomatis mencakup hak merekam maupun menyiarkan seluruh proses pemeriksaan pajak. (AM)
