PADANG, DETIKSUMBAR.COM — Pemerintah Kota Padang bersama Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sumatera Barat dan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat secara resmi menghentikan praktik operasional bus di luar jalur resmi. Tepat pada Senin, 2 November 2026, seluruh bus Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) rute arah utara diwajibkan secara mutlak untuk memindahkan seluruh aktivitas operasionalnya ke Terminal Tipe A Anak Air Kota Padang.
Kebijakan strategis ini menjadi tonggak sejarah baru dalam penataan sistem transportasi publik di Kota Berbingkai Ketenangan ini. Langkah tegas yang diambil oleh pemerintah daerah dan otoritas transportasi darat bertujuan untuk mengoptimalkan kembali fungsi utama Terminal Anak Air yang megah, sekaligus mengakhiri maraknya aktivitas penumpukan angkutan di lokasi-lokasi yang kerap memicu kemacetan lalu lintas.
Seluruh pengusaha dan pengelola armada bus AKDP dilaporkan telah menyepakati aturan baru ini dengan memindahkan seluruh loket penjualan tiket serta operasional armada mereka ke dalam kawasan terminal. Kepindahan ini diharapkan dapat menyapu bersih kebiasaan lama para pengemudi yang sering memarkirkan armada, menaikkan, serta menurunkan penumpang di sembarang tempat di sepanjang jalan protokol.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Yudi Indra Sani, menegaskan bahwa komitmen penuh dari para pengusaha angkutan menjadi modal utama keberhasilan penataan ini. Menurutnya, pemusatan operasional ini merupakan jawaban atas keluhan masyarakat terkait maraknya terminal bayangan yang selama ini mengganggu estetika dan ketertiban kota.
Fokus utama penertiban kali ini menyasar sejumlah titik rawan yang selama bertahun-tahun dijadikan tempat mangkal liar. Wilayah-wilayah strategis yang dibebaskan dari praktik terminal bayangan tersebut meliputi kawasan Simpang Tugu DPRD Sumatera Barat, koridor sepanjang Universitas Negeri Padang (UNP), hingga kawasan Simpang Tabing.
”Dengan adanya komitmen dari pengusaha bus AKDP ini, diharapkan terminal dapat berfungsi secara optimal. Tidak ada lagi terminal bayangan yang selama ini terjadi di Simpang DPR, kemudian di sepanjang UNP, dan juga Simpang Tabing,” ujar Yudi Indra Sani saat memberikan keterangan resminya.
Pemusatan seluruh aktivitas angkutan ke dalam Terminal Anak Air ini diyakini membawa dampak positif yang sangat signifikan bagi tata kelola kota. Selain memudahkan para calon penumpang dalam mendapatkan kepastian layanan angkutan umum yang aman dan nyaman, kebijakan ini dirancang untuk mengurai simpul kemacetan di sejumlah ruas jalan utama Kota Padang.
Meski demikian, pemerintah menyadari betul bahwa penghentian kebiasaan lama memerlukan pengawasan yang amat ketat dan berkelanjutan di lapangan. Potensi munculnya kembali terminal bayangan serta maraknya angkutan sewa liar yang memanfaatkan situasi untuk ‘kucing-kucingan’ mengambil penumpang di pinggir jalan tetap menjadi perhatian serius tim gabungan.
Menjawab tantangan tersebut, Dishub Kota Padang, Dishub Provinsi Sumatera Barat, dan BPTD Kelas II Sumbar mengambil langkah antisipatif dengan mendirikan posko terpadu di berbagai titik rawan pengetemisan liar. Tim pengawas ditugaskan untuk melakukan patroli bergerak (mobile patrol) secara berkala demi memastikan tidak ada satu pun bus AKDP yang beroperasi melanggar aturan.
Kepala BPTD Kelas II Sumatera Barat, Deddy Gusman, menegaskan bahwa integrasi dan kesiapsiagaan seluruh instansi lintas sektor menjadi kunci utama pengawasan ini. Ia memastikan bahwa tindak penegakan hukum yang tegas akan langsung diterapkan kepada setiap operator bus yang terbukti tidak mematuhi kesepakatan.
”Dalam melakukan patroli pengawasan di sejumlah titik rawan, kita memang saling berkolaborasi antara BPTD, Dishub Kota Padang dan Provinsi untuk memastikan bahwa kendaraan-kendaraan AKDP itu masuk ke dalam terminal,” tegas Deddy Gusman.
Penertiban ini juga mendapat dukungan penuh dari aparat penegak hukum dan penegak perda. Kepolisian dari Polda Sumatera Barat beserta personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang disiagakan secara penuh di lapangan untuk mengeksekusi penindakan bagi armada yang masih membandel.
”Apabila ada yang melanggar, nanti dari pihak kepolisian, dari Polda, maupun juga dari Satpol PP Kota Padang akan menindak yang masih bandel tersebut,” tambah Deddy dengan nada tegas terkait ketetapan sanksi di lapangan.
Di sisi lain, edukasi publik juga menjadi pilar penting yang terus digencarkan oleh pemerintah. Sosialisasi secara masif terus dilakukan agar masyarakat luas, khususnya para pengguna setia moda transportasi darat, memahami perubahan titik layanan keberangkatan dan kedatangan bus AKDP ini.
Secara khusus, pemerintah berencana memperluas jangkauan sosialisasi dengan menggandeng pihak kampus Universitas Negeri Padang (UNP). Langkah ini dinilai sangat strategis mengingat ribuan mahasiswa merupakan basis pelanggan utama angkutan umum yang kerap beraktivitas di sekitar kawasan tersebut.
Melalui integrasi pelayanan yang tertib di Terminal Tipe A Anak Air, konsistensi patroli pengawasan, serta dukungan penuh dari segenap lapisan masyarakat, Kota Padang optimistis mampu menghadirkan wajah baru transportasi publik yang modern, aman, elegan, dan terintegrasi secara berkelanjutan. (AM)
