PADANG, DETIKSUMBAR.COM – Langkah strategis diambil oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menggenjot perekonomian daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, secara resmi menyoroti besarnya potensi dana perantau Minangkabau yang diperkirakan mencapai angka fantastis, yakni Rp20 triliun. Dana luar biasa ini dinilai sangat potensial untuk dijadikan sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat (Sumbar).
Potensi besar tersebut ditekankan agar tidak sekadar berputar pada sektor konsumtif semata, melainkan diarahkan secara masif ke dalam bentuk investasi produktif serta pembangunan infrastruktur strategis. Langkah ini diyakini mampu memberikan dampak multiplier effect dan manfaat jangka panjang yang berkelanjutan bagi kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat di ranah minang.
Pernyataan penting tersebut disampaikan langsung oleh Bima Arya di hadapan para kepala daerah saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemantapan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Sumbar yang bertempat di Auditorium Gubernuran pada hari Senin, tanggal 2 November 2026. Dalam kesempatan itu, ia memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif proaktif yang digagas oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, dalam mempertemukan seluruh pemangku kepentingan guna merumuskan strategi ekonomi yang tepat sasaran sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
Menurut pandangan Bima Arya, Sumatera Barat sebenarnya memiliki modal ekonomi yang sangat besar dan kokoh untuk berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional. Kendati demikian, seluruh potensi terpendam tersebut mutlak untuk dikelola secara cermat melalui strategi kebijakan yang terukur, termasuk dengan membangun ekosistem ekonomi yang dinamis dan tidak hanya bersandar pada anggaran belanja pemerintah daerah saja.
“Potensi dana rantau ini perlu dimaksimalkan agar memberikan manfaat jangka panjang, termasuk untuk investasi dan infrastruktur. Setiap daerah juga harus mampu mengenali potensinya dan membangun ekosistem pertumbuhan ekonomi sesuai karakteristik masing-masing,” ujar Bima Arya dengan penuh penekanan di hadapan para kepala daerah.
Menanggapi arahan tersebut, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, langsung bergerak cepat dengan mendorong seluruh kabupaten dan kota di bawah wilayah administratifnya untuk mempercepat realisasi investasi, memperkuat hilirisasi produk lokal, serta mengoptimalkan sektor-sektor unggulan daerah. Langkah komprehensif ini dicanangkan demi mengejar target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2029 mendatang.
Lebih lanjut, Mahyeldi memaparkan bahwa langkah percepatan ini sekaligus menjadi pilar utama dalam upaya pemulihan ekonomi Sumbar pasca terpaan bencana hidrometeorologi hebat yang melanda wilayah tersebut pada akhir November 2025 yang lalu. Bencana alam tersebut tercatat menimbulkan kerugian masif yang diperkirakan mencapai Rp33,527 triliun, dengan kebutuhan dana rehabilitasi serta rekonstruksi menyentuh angka Rp21,45 triliun di enam daerah terdampak utama.
Meskipun sempat menghadapi tekanan ekonomi yang berat akibat bencana, perekonomian Ranah Minang perlahan namun pasti mulai menunjukkan tren pemulihan yang sangat menggembirakan. Tercatat pada triwulan I 2026 pertumbuhan ekonomi berhasil menyentuh angka 5,02 persen, disusul pada triwulan II sebesar 4,54 persen, sehingga mencatatkan pertumbuhan kumulatif semester I yang solid di angka 4,77 persen secara riil.
Momentum pemulihan ekonomi yang positif ini, menurut Mahyeldi, harus terus dijaga dan diperkuat melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian, penguatan hilirisasi industri, pengembangan UMKM yang berkelanjutan, peningkatan konektivitas antarwilayah, serta percepatan eksekusi anggaran belanja pemerintah yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap perekonomian rakyat.
“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya menjadi angka dalam statistik atau perencanaan, melainkan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kita ingin pertumbuhan itu berdampak pada peningkatan kesempatan kerja, pendapatan, penurunan kemiskinan, dan penguatan daya beli masyarakat,” tegas Mahyeldi dengan penuh optimisme.
Demi memastikan seluruh rencana besar tersebut dapat terwujud dengan baik di lapangan, Mahyeldi secara khusus menginstruksikan setiap kepala daerah di kabupaten dan kota agar segera menyusun aksi nyata yang terukur. Perencanaan tersebut wajib mencakup penetapan lokasi program yang jelas, penanggung jawab operasional, jadwal pelaksanaan yang ketat, rincian kebutuhan anggaran, hingga penguatan dukungan lintas sektor pemerintahan.
Tidak hanya berhenti pada tataran wacana, rapat koordinasi tingkat tinggi ini diharapkan mampu melahirkan eksekusi kebijakan yang progresif guna memperkuat arus investasi masuk, mendongkrak produktivitas lokal, memperluas jaringan hilirisasi, serta merajut keterhubungan ekonomi yang semakin erat di antara kabupaten dan kota se-Sumatera Barat.
Dalam forum yang sama, pandangan strategis turut disampaikan oleh Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, yang menyoroti urgensi pembangunan ekosistem usaha yang sehat sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sonny menilai bahwa kuantitas UMKM yang besar harus berjalan linier dengan integrasi ke dalam rantai pasok industri berskala besar agar para pelaku usaha kecil dapat ikut menikmati pertumbuhan sektor industri secara langsung.
Sebagai sebuah perbandingan empiris, ia mencontohkan keberhasilan negara Jepang dalam merawat ekosistem industri otomotif yang melibatkan jaringan UMKM secara luas sebagai pemasok komponen dan suku cadang. Model kolaborasi industri yang inklusif semacam ini dinilai sangat relevan untuk diadopsi oleh daerah dalam memajukan sektor-sektor unggulannya.
Sebagai penutup, Sonny juga mengingatkan pentingnya ketersediaan data statistik ekonomi yang akurat dan mutakhir, salah satunya melalui perhelatan Sensus Ekonomi 2026. Data yang akurat akan menjadi kompas vital bagi pemerintah dalam memetakan sumber-sumber pertumbuhan baru serta merumuskan kebijakan yang tepat guna demi kemajuan ekonomi Sumatera Barat ke depan. (AM)
