PADANG PANJANG, DETIKSUMBAR.COM – Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang memperkuat integrasi data kemiskinan melalui aplikasi Sistem Informasi Kemiskinan Masyarakat (SIKEMAS). Langkah ini bertujuan memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran sekaligus mencegah tumpang tindih penerima manfaat antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
Pemko Padang Panjang membahas langkah tersebut dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) III-2026. Kegiatan itu berlangsung di Aula Dinas BKPSDM, Jumat (13/11/2026).
Dalam rapat tersebut, peserta membahas optimalisasi SIKEMAS sebagai pusat integrasi data penerima bantuan. Sistem ini menghubungkan data dari berbagai OPD dan lembaga mitra agar setiap program penanggulangan kemiskinan memiliki sasaran yang jelas.
Dengan demikian, setiap instansi dapat menyelaraskan program dan menghindari pemberian bantuan kepada penerima yang sama. Selain itu, integrasi tersebut membantu pemerintah mengidentifikasi masyarakat yang masih membutuhkan perhatian.
Allex Saputra Tekankan Koordinasi Antarinstansi
Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex Saputra, meminta seluruh jajaran pemerintah memperkuat koordinasi dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan.
Ia mengingatkan setiap instansi agar tidak menjalankan program secara sendiri-sendiri. Menurutnya, pemerintah perlu menyelaraskan data penerima dan kegiatan agar masyarakat yang berhak memperoleh manfaat secara merata.
“Penanggulangan kemiskinan membutuhkan kerja sama semua pihak. Program yang dilaksanakan harus saling mendukung dan terkoordinasi dengan baik. Jangan sampai terjadi tumpang tindih bantuan, sementara masih ada masyarakat yang membutuhkan perhatian,” ujar Allex.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya kerja sama antarinstansi dalam mengelola bantuan sosial. Melalui koordinasi yang baik, pemerintah dapat mengarahkan setiap program sesuai kebutuhan masyarakat.
Pemko Percepat Pemutakhiran 5.000 NIK dan KK
Sementara itu, Sekretaris Bappeda Padang Panjang, Erni Hafni, menjelaskan bahwa penguatan SIKEMAS menjadi langkah penting untuk mengatasi persoalan integrasi data antar-OPD.
Selama ini, pemerintah masih menghadapi kendala dalam menyatukan data dari berbagai instansi. Karena itu, Pemko mendorong optimalisasi SIKEMAS dan penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Erni juga menyampaikan bahwa pemerintah mempercepat pemutakhiran sekitar 5.000 Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) penerima bantuan. Dalam proses tersebut, Bappeda bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
“Penguatan DTSEN dan SIKEMAS sangat penting dalam penetapan sasaran agar tidak terjadi tumpang tindih penerima. Melalui sistem ini, kita juga mempercepat pemutakhiran sekitar 5.000 NIK/KK penerima bersama Dinas Kominfo agar basis data kemiskinan kita semakin valid dan terpadu,” jelasnya.
Pemutakhiran tersebut menjadi bagian penting dalam memperbaiki kualitas basis data kemiskinan. Dengan data yang lebih valid dan terpadu, pemerintah dapat menyusun sasaran program berdasarkan informasi penerima yang lebih akurat.
Pemko Libatkan Baznas dalam Penyaluran Program
Selain memperkuat sistem data, Pemko Padang Panjang juga menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padang Panjang. Lembaga tersebut turut bergabung dalam Tim Pengembang SIKEMAS untuk mendukung sinkronisasi data dan pelaksanaan program bantuan.
Dalam kerja sama ini, Pemko dan Baznas memfokuskan bantuan kepada masyarakat kelompok desil 1 sampai 4. Penetapan kelompok sasaran tersebut bertujuan menyelaraskan program bantuan dengan prioritas penanggulangan kemiskinan daerah.
Kedua pihak juga membagi tugas dalam pelaksanaan program di lapangan. Salah satu bentuk kerja sama tersebut terlihat melalui pengalihan pengelolaan bantuan perlengkapan peserta didik sekolah dasar dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada Baznas.
Pembagian peran ini menjadi bagian dari upaya Pemko mengoptimalkan pelaksanaan program bantuan. Dengan koordinasi antarlembaga, setiap instansi dan mitra dapat menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing.
Rakor TKPK III-2026 tersebut juga dihadiri Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setdako Putra Dewangga, Asisten Administrasi Umum Setdako Ade Nafrita, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Melalui penguatan SIKEMAS, Pemko Padang Panjang terus mendorong penyatuan data kemiskinan dan koordinasi program bantuan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan ketepatan sasaran penanggulangan kemiskinan di daerah.
