
BUKITTINGGI, DETIKSUMABAR.COM – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mendorong pesantren penggerak ekonomi syariah agar mengambil peran lebih besar dalam membangun perekonomian masyarakat. Ia menilai pesantren tidak hanya memiliki tanggung jawab dalam pendidikan dan dakwah Islam, tetapi juga berpotensi mengembangkan kegiatan ekonomi berbasis syariah melalui pemanfaatan teknologi digital.
Mahyeldi menyampaikan hal tersebut saat membuka Sosialisasi Digitalisasi dan Layanan Perbankan Syariah bagi Pondok Pesantren se-Sumatera Barat. Kegiatan itu berlangsung di Istana Bung Hatta, Bukittinggi, Sabtu (14/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, Mahyeldi juga bertindak sebagai keynote speaker.
Menurutnya, pengembangan ekonomi pesantren memiliki hubungan erat dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat Minangkabau. Terutama falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).
Selain itu, Mahyeldi menegaskan bahwa penguatan ekonomi syariah juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.
“Pesantren jangan hanya menjadi lembaga pendidikan dan dakwah Islam. Pesantren juga punya potensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi syariah berbasis masyarakat,” kata Mahyeldi.
Mahyeldi Sebut Sumbar Punya 308 Pondok Pesantren
Mahyeldi menjelaskan, Sumatera Barat memiliki 308 pondok pesantren yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Jumlah tersebut menunjukkan besarnya potensi pesantren dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah daerah.
Namun, potensi itu membutuhkan dukungan berbagai pihak. Karena itu, ia mendorong pesantren memperkuat kerja sama dengan lembaga keuangan syariah, termasuk Bank Nagari.
Melalui kolaborasi tersebut, pesantren dapat mengembangkan sistem pengelolaan keuangan yang lebih modern, transparan, dan produktif. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pesantren mengelola berbagai kegiatan ekonomi secara lebih efektif.
Mahyeldi juga menyoroti tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di Sumatera Barat. Berdasarkan survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2022, tingkat literasi keuangan syariah Sumbar mencapai 55,62 persen.
Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan tingkat nasional yang mencapai 43,07 persen. Meski demikian, kondisi berbeda terlihat pada tingkat inklusi atau pemanfaatan layanan keuangan syariah.
Sumatera Barat baru mencatat tingkat inklusi sebesar 12,62 persen. Angka itu masih berada di bawah capaian nasional sebesar 13,24 persen.
“Artinya, pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah sudah cukup baik, tetapi pemanfaatan layanannya masih perlu ditingkatkan. Karena itu, masyarakat tidak hanya perlu memahami, tetapi juga menggunakan produk dan layanan keuangan syariah dalam kehidupan sehari-harinya,” ujarnya.
Bank Nagari Siapkan Layanan Digital untuk Pesantren
Untuk meningkatkan pemanfaatan layanan keuangan syariah, Mahyeldi berharap Bank Nagari mengambil peran dalam membangun ekosistem ekonomi pesantren.
Dukungan tersebut mencakup digitalisasi transaksi keuangan, pengelolaan zakat, infak, sedekah, serta pengembangan wakaf produktif.
Selain penguatan sistem keuangan, Mahyeldi juga menilai santri perlu mendapatkan bekal kompetensi di bidang keuangan dan ekonomi syariah. Dengan kemampuan tersebut, santri diharapkan mampu mengikuti perkembangan zaman sekaligus mengambil bagian dalam kegiatan ekonomi masyarakat.
Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra, menyambut peluang kerja sama tersebut. Ia menjelaskan bahwa pesantren memiliki ekosistem ekonomi yang cukup luas.
Ekosistem itu mencakup yayasan, koperasi, badan wakaf, hingga berbagai unit usaha produktif. Kondisi tersebut membuat setiap pesantren membutuhkan layanan perbankan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing.
“Bank Nagari siap mengembangkan sistem dan aplikasi sesuai kebutuhan pesantren,” ungkap Gusti Candra.
Gusti Candra menjelaskan, Bank Nagari menawarkan sejumlah layanan untuk mendukung aktivitas keuangan pesantren. Layanan tersebut meliputi transaksi nontunai atau cashless, integrasi kartu santri, serta pembayaran gaji tenaga pengajar.
Selain itu, pesantren juga dapat memanfaatkan layanan digital untuk transaksi unit usaha. Bank Nagari turut menawarkan sistem pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara digital.
Digitalisasi Perkuat Kemandirian Ekonomi Pesantren
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, menegaskan bahwa digitalisasi harus memberikan manfaat lebih luas bagi pesantren.
Menurutnya, digitalisasi tidak sekadar mengubah transaksi tunai menjadi transaksi elektronik. Pemanfaatan teknologi juga harus mampu meningkatkan efisiensi, memperluas akses layanan, serta memperkuat tata kelola keuangan pesantren.
Ia juga menilai pengembangan teknologi keuangan dapat mendukung kemandirian ekonomi lembaga pendidikan Islam tersebut.
Melalui kerja sama pemerintah daerah, Bank Nagari, dan pondok pesantren, Mahyeldi berharap pengembangan layanan keuangan syariah digital dapat berjalan semakin luas di Sumatera Barat.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat kemandirian ekonomi pesantren. Selain itu, pengembangan ekosistem ekonomi syariah juga diharapkan memberikan manfaat nyata bagi para santri dan masyarakat di lingkungan pesantren.
Dengan demikian, pesantren penggerak ekonomi syariah tidak hanya berkontribusi dalam pendidikan dan dakwah, tetapi juga memiliki peran dalam mendorong aktivitas ekonomi masyarakat berbasis prinsip syariah.






