JAKARTA, DETIKSUMBAR.COM – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan di DPR RI menjadi perhatian serius anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Benny Utama. Ia menegaskan, pemerintah dan DPR harus menghadirkan aturan penyadapan yang jelas agar aparat penegak hukum tidak menyalahgunakan kewenangan serta tetap menghormati hak asasi manusia (HAM).
Benny menyampaikan pandangan tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri, Senin (16/11/2026).
Dalam pertemuan itu, Komisi III DPR RI meminta masukan dari Baintelkam Polri untuk menyusun prosedur penyadapan yang lebih terarah. Pembahasan tersebut juga menyoroti pentingnya pengawasan agar aparat tidak menggunakan kewenangan penyadapan secara sewenang-wenang.
Benny Utama Soroti Aturan Penyadapan
Menurut Benny, Indonesia membutuhkan regulasi khusus yang mampu mengatur seluruh tahapan penyadapan. Selama ini, ketentuan mengenai penyadapan masih tersebar dalam berbagai aturan dan belum memberikan pedoman yang memadai.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Aparat yang melakukan penyadapan tanpa otorisasi jelas juga menghadapi kesulitan ketika hendak menggunakan hasil penyadapan sebagai alat bukti sah di pengadilan.
“Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan HAM,” ujar Benny, mantan Bupati Pasaman dua periode dalam perbincangannya dengan wartawan media ini, Selasa (17/11).
Ia menilai, RUU Penyadapan harus mampu menjawab kebutuhan penegakan hukum tanpa mengabaikan hak dasar masyarakat. Karena itu, penyusunan regulasi perlu memperhatikan kepastian hukum, batas kewenangan, serta mekanisme pengawasan yang efektif.
Minta Pengawasan dan Izin yang Jelas
Selain memperjelas prosedur, Benny menekankan pentingnya mekanisme pengawasan dalam setiap tindakan penyadapan. Ia mendorong agar aparat memperoleh izin atau penetapan dari lembaga berwenang sebelum menjalankan tindakan tersebut.
Melalui mekanisme itu, setiap aparat harus mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai ketentuan hukum. Dengan demikian, penyadapan tidak menjadi sarana untuk memenuhi kepentingan pribadi maupun tujuan lain di luar penegakan hukum.
Benny juga menyoroti kebutuhan lembaga penegak hukum terhadap aturan yang seragam. Menurutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan Agung membutuhkan pedoman yang tegas dan memiliki batas kewenangan masing-masing.
Keseragaman aturan tersebut penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan. Selain itu, regulasi yang jelas dapat membantu setiap lembaga menjalankan fungsi penegakan hukum secara terukur dan bertanggung jawab.
Penyadapan Harus Menghormati Hak Privasi
Pembahasan RUU Penyadapan kembali menarik perhatian publik setelah muncul dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara yang melibatkan oknum aparat penegak hukum.
Situasi tersebut turut memperkuat perhatian terhadap pentingnya regulasi penyadapan yang memberikan kepastian hukum. Namun, Benny berharap aturan tersebut tetap menempatkan perlindungan HAM dan privasi masyarakat sebagai bagian penting dalam proses penegakan hukum.
Ia menegaskan, aparat hanya boleh menggunakan penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan nasional. Setiap tindakan juga harus mengikuti prosedur serta ketentuan hukum yang berlaku.
Benny mengingatkan bahwa penyadapan secara diam-diam menyentuh ruang privat seseorang. Karena itu, negara harus memastikan setiap tindakan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak melanggar hak konstitusional warga negara.
Benny Ingatkan Jaminan Konstitusi dan Hukum Internasional
Dalam pandangannya, perlindungan terhadap privasi memiliki landasan hukum yang kuat. Benny merujuk Pasal 12 Universal Declaration of Human Rights (UDHR), Pasal 17 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), serta Pasal 28F dan Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia.
Sementara itu, Pasal 28G UUD 1945 memberikan jaminan perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda setiap warga negara. Pasal tersebut juga menjamin hak atas rasa aman serta perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
Melalui pembahasan RUU Penyadapan, Benny berharap DPR dan pemerintah dapat menghadirkan regulasi yang memberikan kepastian bagi seluruh lembaga penegak hukum.
Ia menilai, penegakan hukum dan perlindungan HAM harus berjalan beriringan. Dengan aturan yang tegas, aparat dapat menjalankan tugas secara profesional tanpa mengabaikan hak privasi dan kebebasan masyarakat.
(Agusmardi)







