PADANG, DETIKSUMBAR.COM – Sebanyak 14 warga yang membeli rumah di perumahan Cluster Classical City, Jalan Saiyo V, Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, menempuh jalur hukum terhadap pengembang PT SES Mandiri Gemilang. Mereka melaporkan dugaan ketidaksesuaian fasilitas perumahan dengan konsep cluster yang sebelumnya tercantum dalam materi promosi.
Para konsumen menilai pengembang tidak memenuhi sejumlah fasilitas yang menjadi daya tarik utama saat menawarkan unit rumah. Persoalan tersebut mencakup kondisi jalan lingkungan yang masih berupa tanah berbatu, ukuran lebar jalan yang tidak sesuai site plan, hingga ketiadaan sistem keamanan satu pintu atau one gate system.
Melalui pendampingan Kantor Hukum LEGALITY, ke-14 konsumen mengambil langkah hukum pidana. Tim kuasa hukum terdiri dari Dr. Suharizal, S.H., M.H., Gerry Kurnia Dichi, S.H., dan Winda Adelia, S.H.
Konsumen Pertanyakan Janji Konsep Cluster
Persoalan ini bermula ketika para konsumen tertarik membeli rumah karena pengembang menawarkan konsep perumahan cluster eksklusif. Mereka mengaku menjadikan brosur resmi, gambar rencana tapak atau site plan, serta promosi melalui media sosial sebagai bahan pertimbangan sebelum melakukan transaksi.
Konsep eksklusif tersebut juga menjadi salah satu alasan konsumen bersedia membayar harga rumah yang lebih tinggi dibandingkan perumahan umum.
Namun, para konsumen kemudian menemukan sejumlah perbedaan antara materi promosi dengan kondisi fisik perumahan. Mereka menyoroti kondisi jalan yang belum memiliki pengerasan memadai dan ukuran lebarnya yang tidak sesuai dengan gambar site plan.
Selain itu, warga juga mempertanyakan sistem keamanan kawasan. Menurut mereka, pengembang sebelumnya menawarkan fasilitas one gate system sebagai bagian dari konsep cluster eksklusif.
Kenyataannya, kawasan perumahan masih terbuka tanpa sistem pengamanan satu pintu sebagaimana yang mereka harapkan berdasarkan materi promosi.
Kuasa Hukum Soroti Dugaan Pelanggaran Perlindungan Konsumen
Tim kuasa hukum konsumen dari Kantor Hukum LEGALITY menyoroti persoalan tersebut melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Fokus laporan di Polda Sumatera Barat mengarah pada dugaan pelanggaran Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf f undang-undang tersebut.
Ketentuan itu mengatur larangan bagi pelaku usaha memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, serta janji dalam label, iklan, atau promosi penjualan.
Dalam perkara ini, konsumen menilai pengembang menawarkan fasilitas perumahan dengan konsep eksklusif. Namun, kondisi fisik di lapangan menunjukkan sejumlah perbedaan dari fasilitas yang mereka harapkan ketika membeli rumah.
Mereka menilai ketidaksesuaian lebar jalan, kondisi jalan yang masih berbatu, serta tidak adanya one gate system perlu mendapat perhatian dalam penanganan perkara perlindungan konsumen.
Warga Tempuh Jalur Hukum di Dua Kepolisian
Sebagai tindak lanjut atas persoalan tersebut, 14 konsumen bersama tim kuasa hukum mengambil langkah hukum melalui dua institusi kepolisian di Sumatera Barat.
Pertama, mereka mendaftarkan laporan polisi melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumatera Barat dengan nomor LP/B/319/X/2026/SPKT/POLDA SUMATERA BARAT, tertanggal 26 Oktober 2026.
Selanjutnya, mereka juga mendaftarkan laporan di SPKT Polresta Padang dengan nomor LP/B/1067/X/2026/SPKT/POLRESTA PADANG/POLDA SUMATERA BARAT, tertanggal 27 Oktober 2026.
Kedua laporan tersebut berkaitan dengan dugaan persoalan pemenuhan hak konsumen dalam pembangunan dan pemasaran perumahan Cluster Classical City.
Langkah hukum ini menjadi upaya para konsumen untuk meminta pertanggungjawaban pengembang melalui jalur hukum. Mereka menyoroti perbedaan antara fasilitas yang tercantum dalam materi promosi dengan kondisi perumahan yang mereka temukan.
Kini, laporan para konsumen melalui Polda Sumatera Barat dan Polresta Padang menjadi bagian dari proses hukum yang mereka tempuh terkait dugaan pelanggaran perlindungan konsumen.
(AM)
