Pemko Payakumbuh Sosialisasikan Aturan Baru Pengadaan Jasa Konstruksi, 61 Peserta Ikuti Pembekalan

Pemko Payakumbuh Sosialisasikan Aturan Baru Pengadaan Jasa Konstruksi, 61 Peserta Ikuti Pembekalan
Pemko Payakumbuh Sosialisasikan Aturan Baru Pengadaan Jasa Konstruksi, 61 Peserta Ikuti Pembekalan – Dok. Hms

Payakumbuh, Detiksumbar.com – Pemerintah Kota Payakumbuh memperkuat pemahaman pelaku usaha konstruksi mengenai aturan baru pengadaan jasa konstruksi melalui sosialisasi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Mangkuto Syariah, Rabu (18/11/2026), tersebut melibatkan 61 peserta dari berbagai unsur pengadaan barang dan jasa.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Payakumbuh menyelenggarakan kegiatan ini untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan serta kompetensi sumber daya manusia di sektor konstruksi. Selain itu, sosialisasi tersebut juga membantu pengguna dan penyedia jasa memahami ketentuan terbaru dalam proses pengadaan pemerintah.

Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta melalui Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Yasrizal, membuka kegiatan tersebut secara resmi. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah.

Bacaan Lainnya

“Pembangunan infrastruktur yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran dan perencanaan yang baik, tetapi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi,” kata Yasrizal membacakan sambutan Wali Kota.

Pemko Payakumbuh Dorong Kompetensi Pengusaha Lokal

Yasrizal menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab membina sektor jasa konstruksi. Pembinaan tersebut mencakup peningkatan kualitas pekerjaan agar pelaku usaha mampu memenuhi standar keselamatan, ketepatan waktu, dan efisiensi.

Ia juga menyoroti perubahan regulasi melalui Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026. Aturan terbaru ini menggantikan ketentuan sebelumnya, yakni Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021.

Karena itu, Yasrizal mengajak seluruh peserta memanfaatkan sosialisasi tersebut untuk mempelajari setiap ketentuan pengadaan barang dan jasa.

“Jadikan kesempatan ini untuk memahami seluruh aturan dalam pengadaan barang dan jasa. Pemko Payakumbuh berharap badan usaha jasa konstruksi lokal memiliki kompetensi mumpuni sehingga mampu menjadi tuan rumah di daerah sendiri,” ujar Yasrizal.

Menurutnya, peningkatan kemampuan pengusaha lokal dapat memberikan dampak langsung terhadap perekonomian Payakumbuh. Keterlibatan badan usaha daerah juga membuka peluang penyerapan tenaga kerja di lingkungan masyarakat.

Selain meningkatkan kompetensi, Yasrizal mengingatkan peserta agar menjaga integritas dan profesionalisme ketika menjalankan pekerjaan konstruksi. Ia berharap para pelaku usaha memahami tanggung jawab masing-masing dalam setiap tahapan pengadaan.

Dinas PUPR Jelaskan Tujuan Sosialisasi Aturan LKPP

Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan Dinas PUPR Kota Payakumbuh, Ferry Novrizal, menjelaskan latar belakang penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Ia menyebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menjadi salah satu dasar pelaksanaan pembinaan. Melalui kewenangan yang dimiliki, Dinas PUPR menjalankan fungsi pengawasan terhadap ketertiban usaha, penyelenggaraan, serta pemanfaatan jasa konstruksi.

Ferry menegaskan bahwa pemahaman terhadap perubahan aturan pengadaan sangat penting bagi pengguna maupun penyedia jasa. Dengan begitu, setiap pihak dapat menjalankan proses pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai perubahan substansi aturan persiapan dan pelaksanaan pengadaan. Hal ini sangat penting untuk mencegah terjadinya kesalahan administrasi maupun temuan hukum dalam proses pemilihan penyedia dan pelaksanaan kontrak,” jelas Ferry.

Ia berharap peserta dapat memahami perubahan substansi regulasi, terutama ketentuan yang mengatur persiapan pengadaan hingga pelaksanaan kontrak. Pemahaman tersebut juga membantu para pelaku usaha mengurangi risiko kesalahan administrasi dalam pekerjaan konstruksi.

Hadirkan Narasumber dari BPJS Ketenagakerjaan dan LKPP RI

Sosialisasi aturan baru pengadaan jasa konstruksi ini diikuti 61 peserta. Mereka terdiri dari perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Pejabat Pengadaan di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

Panitia membagi kegiatan ke dalam tiga sesi utama dengan menghadirkan narasumber dari instansi terkait.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukittinggi, Iddial, menyampaikan materi mengenai program perlindungan tenaga kerja. Materi tersebut memberikan pemahaman kepada peserta mengenai pentingnya perlindungan bagi pekerja sektor konstruksi.

Selanjutnya, Mega Chandra Sera dari LKPP RI membahas substansi Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 serta Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2026.

Melalui pemaparan tersebut, peserta memperoleh penjelasan mengenai ketentuan terbaru yang mengatur proses persiapan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Peserta Diminta Menyesuaikan Dokumen Pengadaan

Sebagai tindak lanjut kegiatan, penyelenggara meminta para peserta segera menyesuaikan dokumen persiapan pengadaan dengan ketentuan hukum terbaru.

Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam penerapan aturan baru pengadaan jasa konstruksi di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh. Setiap badan usaha maupun pejabat pengadaan perlu memahami ketentuan yang berlaku sebelum menjalankan tahapan pekerjaan.

Selain itu, penyesuaian dokumen juga diharapkan dapat membantu mencegah kesalahan administrasi dan persoalan hukum selama proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak.

Pemko Payakumbuh berharap sosialisasi ini mampu meningkatkan kompetensi tenaga jasa konstruksi serta memperkuat profesionalisme badan usaha lokal. Dengan demikian, sektor jasa konstruksi dapat mendukung pembangunan infrastruktur dan kemajuan Kota Payakumbuh.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *