JAKARTA, Detiksumbar.com – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Benny Utama, mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Namun, ia meminta pemerintah dan DPR menetapkan norma hukum yang jelas agar perluasan kewenangan perampasan aset tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan.
Benny menyampaikan pandangan tersebut saat berbincang dengan wartawan media ini, Kamis (19/11/2026). Sebelumnya, ia membacakan pendapat Fraksi Partai Golkar dalam rapat paripurna DPR RI pada Rabu, 18 November 2026.
Menurut Benny, negara membutuhkan aturan perampasan aset yang mampu memperkuat pemberantasan tindak pidana, khususnya korupsi. Namun, penerapan aturan tersebut harus tetap mengedepankan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak masyarakat.
Perampasan Aset Harus Memutus Rantai Ekonomi Kejahatan
Benny menjelaskan, RUU Perampasan Aset tidak boleh hanya berorientasi pada pemberian hukuman penjara kepada pelaku kejahatan. Sebaliknya, regulasi tersebut juga harus membantu negara memutus aliran keuntungan yang berasal dari tindak pidana.
“Prinsip yang berlaku, baik itu internasional maupun nasional, dengan tidak berhenti pada pemenjaraan pelaku tindak pidana, akan tetapi juga sebagai instrumen untuk memutus rantai ekonomi kejahatan hasil tindak pidana,” ujar Benny.
Ia menilai kepastian hukum menjadi bagian penting dalam penerapan aturan tersebut. Dengan norma yang tegas, aparat penegak hukum dapat menutup celah kejahatan sekaligus melindungi kepentingan negara, korban, dan pihak ketiga.
Selain itu, Benny menekankan pentingnya optimalisasi pemulihan aset. Menurutnya, negara harus memiliki kemampuan untuk mengambil kembali kekayaan yang berasal dari perbuatan melawan hukum.
Keberhasilan Penegakan Hukum Tidak Hanya Menghitung Hukuman
Benny berpandangan bahwa keberhasilan pemberantasan tindak pidana tidak cukup diukur melalui jumlah pelaku yang menjalani proses hukum. Beratnya hukuman juga bukan satu-satunya ukuran keberhasilan penegakan hukum.
Lebih jauh, negara harus mampu memulihkan kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Upaya tersebut membutuhkan lembaga yang menjalankan tugas secara bersih, transparan, akuntabel, dan independen.
Benny juga mengingatkan pentingnya pengelolaan aset yang disita maupun dirampas dalam proses penegakan hukum. Negara perlu memastikan setiap aset memiliki pengelolaan yang jelas dan memberikan manfaat sesuai ketentuan hukum.
“Bahwa aset yang disita maupun yang dirampas dalam proses penegakan hukum tidak hanya dapat dikuasai oleh negara, tetapi juga dapat dipelihara, dikelola, dimanfaatkan, atau bahkan dikembalikan kepada korban maupun pihak ketiga secara optimal,” tegasnya.
Golkar Tekankan Perlindungan Hak Korban dan Pihak Ketiga
Fraksi Partai Golkar, lanjut Benny, menginginkan RUU Perampasan Aset menjadi instrumen penegakan hukum yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
Regulasi tersebut tidak hanya berfokus pada penghapusan keuntungan hasil kejahatan. Namun, aturan itu juga harus mendukung pemulihan kerugian negara, melindungi hak masyarakat, serta mengembalikan aset untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Di sisi lain, Benny menegaskan bahwa aturan perampasan aset harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum. Setiap pihak yang berkepentingan perlu mendapatkan akses ke pengadilan dan kesempatan mengajukan keberatan.
Perlindungan tersebut juga harus mencakup pihak ketiga yang memperoleh atau menguasai aset dengan itikad baik.
Menurutnya, ketentuan itu penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang atau *abuse of power*. Dengan demikian, aparat tidak dapat menjalankan kewenangan perampasan aset secara sewenang-wenang.
Fraksi Golkar Setujui RUU Perampasan Aset
Meski memberikan sejumlah catatan, Benny menegaskan bahwa Fraksi Partai Golkar DPR RI menyetujui RUU Perampasan Aset untuk melanjutkan proses penetapan menjadi undang-undang.
Persetujuan tersebut menunjukkan dukungan Golkar terhadap penguatan instrumen hukum dalam pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya. Namun, Benny kembali menekankan bahwa pemerintah dan DPR harus memastikan setiap ketentuan memiliki batas kewenangan yang tegas.
“Maka dengan ini, Fraksi Golkar DPR RI menyatakan setuju terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk ditetapkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI dalam waktu terdekat,” kata Benny menutup pendapat fraksi yang disampaikannya dalam rapat pengambilan keputusan Tingkat I di Komisi III DPR RI bersama pemerintah.
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan diikuti seluruh fraksi DPR RI.
Dengan sikap tersebut, Fraksi Golkar mendukung pembentukan aturan perampasan aset sebagai bagian dari penguatan penegakan hukum. Pada saat yang sama, Benny meminta agar negara tetap menjamin kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan hak setiap pihak yang berkepentingan.
(Agusmardi)







