
Padang, Detiksumbar.com – Ancaman narkoba di Sumatera Barat (Sumbar) semakin mengkhawatirkan. Daerah yang sebelumnya dikenal sebagai jalur perlintasan kini mulai mengarah menjadi wilayah produksi narkoba.
Menghadapi kondisi tersebut, Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, mengajak seluruh bupati dan wali kota memperkuat langkah pencegahan serta pemberantasan narkoba.
Ajakan itu disampaikan Vasko saat memimpin Rapat Koordinasi Terbatas bersama bupati dan wali kota se-Sumbar. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Istana Gubernur, Kamis (19/11/2026).
Rapat tersebut mengangkat tema Komitmen dan Sinergitas Pemerintah Daerah dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba di Sumatera Barat.
Vasko menegaskan, pemerintah daerah harus mengambil peran lebih besar dalam menghadapi persoalan narkoba. Menurutnya, penanganan masalah ini tidak cukup hanya mengandalkan BNN dan kepolisian.
“Sumatera Barat saat ini bukan lagi hanya menjadi daerah perlintasan atau perantara, tetapi sudah mulai mengarah menjadi daerah produksi. Ini persoalan serius yang harus menjadi perhatian kita bersama,” tegas Vasko.
Ia juga meminta setiap kepala daerah memanfaatkan rapat tersebut untuk menyampaikan gagasan dan merumuskan langkah konkret.
“Saya berharap rapat ini tidak berhenti pada pemaparan dan diskusi saja. Kita ingin ada komitmen dan langkah nyata dari setiap kabupaten dan kota. Jangan sampai kita baru bergerak setelah persoalan ini semakin meluas,” ujarnya.
BNNP Sumbar Ungkap 85.666 Anak Muda Terpapar Narkoba
Kepala BNNP Sumbar, Toton Rasyid, mengungkapkan besarnya ancaman narkoba terhadap generasi muda.
Berdasarkan proyeksi Survei Prevalensi Nasional Tahun 2025, jumlah penduduk Sumbar kelompok usia 15–24 tahun yang terpapar narkoba diperkirakan mencapai 85.666 orang.
Angka tersebut menunjukkan perlunya penguatan pencegahan, terutama bagi kelompok usia produktif dan generasi muda.
Selain persoalan penyalahgunaan, Toton juga menjelaskan keterbatasan jangkauan layanan BNN di Sumbar. Saat ini, layanan BNN baru tersedia di empat kabupaten dan kota.
Keempat daerah tersebut meliputi Kabupaten Solok, Pasaman Barat, Kota Sawahlunto, dan Kota Payakumbuh.
Sementara itu, BNNP tengah memproses rencana pembentukan layanan baru di Kabupaten Agam, Pesisir Selatan, Tanah Datar, dan Dharmasraya.
BNNP Minta Pemda Perkuat Fasilitas Rehabilitasi
Keterbatasan fasilitas rehabilitasi juga menjadi perhatian BNNP Sumbar. Dari 45 Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang telah ditetapkan, hanya sekitar lima hingga enam institusi yang aktif memberikan pelayanan.
Karena itu, BNNP meminta dukungan pemerintah kabupaten dan kota untuk menyediakan fasilitas rehabilitasi rawat inap melalui rumah sakit daerah.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas akses layanan bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan penyalahgunaan narkoba.
Selain rehabilitasi, BNNP juga mendorong pemerintah memperkuat edukasi antinarkoba melalui dunia pendidikan.
Program ini mulai diterapkan pada tingkat SMK melalui kurikulum keminangkabauan.
Selanjutnya, BNNP merencanakan perluasan materi antinarkoba ke sejumlah mata pelajaran. Di antaranya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN), Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK), serta Bimbingan Konseling (BK).
Program tersebut direncanakan menyasar siswa SMA dan SMK pada tahun ajaran 2027–2028.
Di tingkat daerah, pemerintah kabupaten dan kota juga diharapkan memasukkan edukasi antinarkoba ke jenjang PAUD, TK, SD, hingga SMP sesuai kewenangannya.
Sebanyak 206 Kawasan Rawan Narkoba di Sumbar
Untuk memperkuat pencegahan di lingkungan masyarakat, BNNP Sumbar mengusulkan pengembangan program Desa Bersinar atau Bersih Narkoba.
Program ini membutuhkan kolaborasi pemerintah daerah dan kepolisian. Pelaksanaannya mencakup pembentukan penggiat antinarkoba, penyuluh, serta agen pemulihan di tengah masyarakat.
Toton juga memaparkan hasil pemetaan BNNP terhadap kawasan rawan narkoba di Sumbar.
Tercatat sebanyak 206 kawasan masuk dalam pemetaan tersebut. Dari jumlah itu, sembilan kawasan berada dalam kategori bahaya.
Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat pemberdayaan masyarakat di wilayah rawan. Generasi muda menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus.
Pembinaan keterampilan dan pengembangan peluang usaha dapat menjadi langkah untuk mendorong aktivitas produktif. Dengan begitu, masyarakat memiliki kegiatan positif sekaligus memperkuat ketahanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri perwakilan Kapolda Sumbar, bupati dan wali kota se-Sumbar atau yang mewakili, Kepala BNNP Sumbar, kepala OPD Pemprov Sumbar, Kepala Balai Besar POM di Padang, serta unsur terkait lainnya.
Melalui koordinasi lintas instansi tersebut, Pemprov Sumbar berharap upaya pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi narkoba semakin terpadu.
Pemerintah provinsi juga mendorong agar sinergi tersebut berjalan hingga tingkat kabupaten, kota, dan nagari.






