BUKITTINGGI, DETIKSUMBAR.COM – Pemerintah Kota Bukittinggi mengambil langkah cepat dan strategis untuk mengoptimalkan proses pendataan kesejahteraan sosial melalui program Perlinsos Digital. Menjelang batas akhir pendaftaran yang jatuh pada tanggal 9 November 2026, seluruh jajaran terkait di instansi pemerintah daerah dikerahkan secara masif guna memastikan tidak ada warga yang berhak terlewatkan dari sistem.
Komitmen kuat dalam mengejar target tersebut dideklarasikan secara resmi dalam sebuah rapat evaluasi penting yang dilangsungkan di Ruang Rapat Balaikota Bukittinggi pada hari Senin, tanggal 2 November 2026. Pertemuan strategis ini dipimpin langsung oleh Walikota Bukittinggi yang dalam hal ini diwakili oleh Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Robby Novaldi.
Di dalam forum rapat tersebut, Robby Novaldi menegaskan bahwa pemerintah daerah masih memiliki jendela waktu yang krusial untuk melakukan pendataan menyeluruh. Fokus utama dari percepatan ini adalah mendaftarkan seluruh warga Kota Bukittinggi, khususnya mereka yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat bantuan sosial, agar segera masuk ke dalam platform digital tersebut.
Langkah akselerasi ini diambil sebagai respons atas tantangan di lapangan, di mana masih ditemukan sebagian warga yang enggan mendaftar, terutama dari kelompok desil 6 hingga 10. Oleh karena itu, pemerintah daerah menginstruksikan kepada seluruh agen pendata dan petugas di lapangan untuk meningkatkan intensitas sosialisasi agar kesadaran masyarakat semakin meningkat.
Kepala Dinas Sosial Kota Bukittinggi, Roza Wahyuni, memaparkan data terkini yang menunjukkan bahwa animo masyarakat terus didorong untuk mencapai hasil yang maksimal. Berdasarkan catatan resmi per tanggal 1 November 2026, tercatat sudah sebanyak 14.579 Kepala Keluarga di seluruh wilayah Kota Bukittinggi yang berhasil terdaftar di dalam sistem Perlinsos Digital.
Roza juga merinci bahwa tenggat waktu tanggal 9 November 2026 secara khusus diprioritaskan bagi keluarga penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan atau PKH. Meskipun demikian, ia menambahkan bahwa kesempatan pendaftaran untuk masyarakat umum secara keseluruhan masih akan terus dibuka oleh pihak pemerintah hingga akhir bulan Desember 2026 mendatang.
Berdasarkan data verifikasi hingga awal November ini, dari total 14.579 Kepala Keluarga yang telah masuk dalam sistem, sebanyak 14.287 di antaranya diusulkan sebagai penerima Bantuan Pangan Non Tunai. Dari jumlah usulan BPNT tersebut, hasil analisis menunjukkan sebanyak 7.268 berpotensi layak, 6.842 dinilai tidak layak, serta 177 lainnya masih berada dalam tahap proses verifikasi lanjutan.
Sementara itu, untuk program bantuan PKH, Dinas Sosial mencatat ada sebanyak 11.904 warga yang telah diusulkan oleh pihak kelurahan. Hasil penyaringan data mendapati bahwa 5.437 keluarga masuk dalam kategori berpotensi layak, 6.327 dinyatakan tidak layak, dan sebanyak 140 berkas masih memerlukan proses diversifikasi di lapangan.
Implementasi program Perlinsos Digital ini sendiri dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak pemerintah untuk memperbaiki akurasi data kemiskinan secara nasional. Dengan sistem yang terintegrasi secara digital, pemerintah berupaya meminimalisir kesalahan sasaran sehingga setiap program bantuan sosial yang disalurkan benar-benar diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan.
Proses pelaksanaan pendataan ini melibatkan koordinasi lintas sektoral yang melibatkan perangkat pemerintah mulai dari tingkat kota, kecamatan, hingga para lurah dan petugas pendata di setiap kelurahan. Seluruh elemen tersebut bergerak serentak untuk menyisir wilayah masing-masing guna mendata warga yang memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Pemerintah Kota Bukittinggi sangat mengharapkan partisipasi aktif dan kesadaran dari seluruh lapisan masyarakat untuk menyambut baik program digitalisasi data sosial ini. Kehadiran masyarakat yang proaktif untuk mendaftarkan diri akan sangat membantu pemerintah dalam mewujudkan transparansi serta keadilan distribusi bantuan sosial di masa depan.
Melalui langkah percepatan yang terstruktur dan pengawasan yang ketat ini, Pemko Bukittinggi optimis target penyelesaian pendataan sebelum tanggal 9 November 2026 dapat tercapai dengan sukses. Dampak jangka panjang dari kebijakan ini diharapkan mampu mendongkrak kesejahteraan sosial serta mengentaskan permasalahan kemiskinan di Kota Bukittinggi secara lebih efektif dan tepat sasaran. (AM)
