Dhamasraya, DETIKSUMBAR.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pembangunan yang berkeadilan dan merata hingga ke pelosok daerah. Langkah strategis ini diimplementasikan secara nyata melalui percepatan rehabilitasi infrastruktur jalan provinsi yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat. Fokus utama pemerataan kali ini menyasar wilayah perbatasan, guna memastikan tidak ada satupun warga yang merasa terisolasi dari kemajuan daerah.
Peristiwa penting ini berpusat pada penuntasan tahap krusial pengaspalan ruas jalan provinsi Simpang Koto Baru–Tanjung Simalidu. Lokasi pengerjaan strategis ini terletak di Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya, yang berbatasan langsung dengan wilayah tetangga. Pemilihan titik ini didasarkan pada urgensi kebutuhan masyarakat setempat akan akses transportasi yang layak dan aman untuk menunjang mobilitas harian serta distribusi komoditas lokal.
Pelaksanaan peninjauan langsung di lapangan tersebut dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 2 November 2026. Kehadiran jajaran pimpinan tertinggi di lingkungan Pemprov Sumbar di lokasi proyek menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengawal setiap program pembangunan agar tepat mutu dan tepat waktu. Momen ini sekaligus menjadi ajang dialog terbuka antara pemerintah provinsi dan warga yang selama puluhan tahun merindukan akses jalan yang memadai.
Pihak utama yang terlibat langsung dalam momentum bersejarah ini adalah Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, yang memimpin langsung peninjauan lapangan. Beliau didampingi oleh Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, serta Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumbar, Armizoprades. Tidak ketinggalan, unsur Forkopimda serta puluhan tokoh masyarakat dan warga setempat turut hadir menyambut antusias kedatangan para pejabat tersebut.
Latar belakang mengapa proyek rehabilitasi ini sangat mendesak dan menjadi prioritas utama adalah karena kondisi fisik jalan yang telah mengalami kerusakan parah selama bertahun-tahun. Berdasarkan catatan sejarah infrastruktur wilayah, ruas jalan vital tersebut terakhir kali mendapatkan sentuhan pemeliharaan atau perbaikan total pada tahun 1992 silam. Rentang waktu lebih dari tiga dekade tanpa perbaikan memadai tentu menjadi hambatan besar bagi aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan warga di perbatasan.
Proses pelaksanaan proyek besar ini bermula sejak tanggal 13 Agustus 2026 yang dikerjakan secara profesional di bawah pengawasan Dinas BMCKTR Provinsi Sumbar. Proyek infrastruktur bernilai fantastis ini didanai melalui alokasi tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBD. Nilai kontrak resmi yang digelontorkan untuk pembangunan ini mencapai angka Rp6.997.457.143 dengan masa pelaksanaan konstruksi selama 140 hari kalender serta masa pemeliharaan selama 180 hari kalender.
Dalam hal teknis pengerjaan di lapangan, proyek ini tidak sekadar berfokus pada pelapisan aspal semata. Rangkaian pekerjaan meliputi perataan badan jalan, pengerjaan lapis fondasi agregat kelas B dan kelas A untuk memperkuat struktur fondasi bawah, hingga pembangunan bahu jalan yang kokoh. Kombinasi metode konstruksi modern ini diterapkan agar usia pakai jalan bisa bertahan jauh lebih lama dan tahan terhadap beban kendaraan berat.
Berkat kerja keras tim teknis dan kontraktor pelaksana, saat ini tahapan pengaspalan utama telah tuntas seratus persen dan proyek telah memasuki fase akhir berupa pembangunan bahu jalan. Progres yang sangat menggembirakan ini diapresiasi oleh berbagai pihak, mengingat kompleksitas medan geografis di kawasan perbatasan Dharmasraya yang cukup menantang.
Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, dalam arahannya menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat wajib dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Beliau menekankan bahwa jarak geografis yang jauh dari pusat ibu kota provinsi tidak boleh menjadi alasan untuk mengesampingkan hak-hak dasar warga di wilayah perbatasan.
“Jarak bukan alasan untuk membedakan perhatian. Jangan sampai karena berada di ujung provinsi, masyarakat menjadi terabaikan. Mereka juga punya hak untuk menikmati infrastruktur yang layak,” tegas Vasko di hadapan para tokoh masyarakat yang hadir di lokasi peninjauan.
Lebih lanjut, Wagub Vasko juga memaparkan bahwa visi besar pemerataan pembangunan Pemprov Sumbar tidak hanya bertumpu pada sektor infrastruktur jalan raya saja. Pemerintah daerah secara paralel terus menggenjot sektor-sektor strategis pendukung kesejahteraan lainnya, seperti peningkatan kualitas pendidikan, fasilitas kesehatan yang merata, penguatan sektor pertanian, hingga pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
Dampak langsung dari perbaikan infrastruktur ini disambut dengan rasa syukur dan sukacita yang mendalam oleh masyarakat setempat. Salah seorang tokoh masyarakat terkemuka Dharmasraya, H. Salihin (65), menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran pemerintah atas perhatian besar yang diberikan kepada nagari mereka setelah penantian panjang selama puluhan tahun.
“Alhamdulillah, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Wakil Gubernur dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Akhirnya jalan kami mendapat perhatian dan diperbaiki,” ungkap Salihin dengan penuh rasa haru mewakili aspirasi warga sekitar.
Dengan tuntasnya tahap utama pengaspalan ruas jalan Simpang Koto Baru–Tanjung Simalidu ini, roda perekonomian masyarakat Dharmasraya diprediksi akan berputar semakin cepat. Akses distribusi hasil bumi, mobilitas anak-anak sekolah, serta rujukan kesehatan kini dapat ditempuh dengan lebih lancar, aman, dan nyaman, menandai era baru kemajuan infrastruktur yang merata di Bumi Minangkabau. (AM)
