BPBD Sumbar Tetapkan Siaga Darurat Bencana hingga 18 Januari 2027, Warga Diminta Waspada

PADANG, Detiksumbar.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi selama 60 hari, mulai 16 November 2026 hingga 18 Januari 2027. Melalui kebijakan ini, BPBD Sumbar mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, dan cuaca ekstrem.

 

Bacaan Lainnya

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Sumatera Barat, Era Sukma Munaf, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi mengambil langkah tersebut untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana selama puncak musim hujan.

 

Penetapan status siaga darurat itu mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 360-693-2026. Gubernur Sumbar menandatangani keputusan tersebut pada 17 November 2026.

 

“Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi ini kita tetapkan selama 60 hari, mulai 16 November 2026 hingga 18 Januari 2027. Ini untuk memastikan seluruh unsur siap siaga menghadapi potensi banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan cuaca ekstrem,” kata Era Munaf.

 

Puncak Musim Hujan Tingkatkan Potensi Bencana

 

Era menjelaskan, pemerintah meningkatkan kewaspadaan karena BMKG memperkirakan puncak musim hujan berlangsung pada November dan Desember 2026.

 

Selain faktor curah hujan, BPBD Sumbar juga memantau perkembangan bibit siklon tropis 92B dan 96S. Kedua fenomena tersebut menjadi perhatian dalam memantau perkembangan kondisi atmosfer yang berpotensi memengaruhi cuaca di wilayah Sumatera Barat.

 

Karena itu, masyarakat perlu memperhatikan informasi cuaca dan peringatan dini dari instansi terkait. Terutama warga yang tinggal di kawasan rawan bencana hidrometeorologi.

 

13 Daerah Masuk Kategori Siaga Tinggi

 

Berdasarkan peringatan BMKG yang disampaikan Era Munaf, sebanyak 13 kabupaten dan kota di Sumatera Barat masuk kategori siaga tinggi.

 

Berikut daftar daerah yang perlu meningkatkan kewaspadaan:

 

* Kota Padang.

* Kabupaten Padang Pariaman.

* Kota Pariaman.

* Kabupaten Pesisir Selatan.

* Kabupaten Sijunjung.

* Kabupaten Kepulauan Mentawai.

* Kabupaten Pasaman Barat.

* Kabupaten Agam.

* Kabupaten Tanah Datar.

* Kabupaten Solok.

* Kabupaten Dharmasraya.

* Kabupaten Solok Selatan.

* Kabupaten Lima Puluh Kota.

 

BPBD Sumbar mengingatkan masyarakat di daerah tersebut agar mengantisipasi berbagai ancaman bencana. Potensi bahaya mencakup banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, serta cuaca ekstrem.

 

Dengan meningkatnya potensi hujan, warga perlu lebih berhati-hati ketika beraktivitas, terutama di sekitar aliran sungai dan kawasan perbukitan.

 

BPBD Aktifkan Sistem Komando Penanganan Darurat

 

Untuk memperkuat kesiapsiagaan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga mengaktifkan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana selama masa siaga berlangsung.

 

BPBD Sumbar menempatkan pusat koordinasi penanganan bencana di Gedung Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Provinsi Sumatera Barat.

 

Melalui pusat koordinasi tersebut, pemerintah memperkuat komunikasi dan kerja sama lintas instansi. Langkah ini juga mendukung kesiapan personel, peralatan, serta kebutuhan penanganan apabila bencana terjadi di berbagai wilayah Sumatera Barat.

 

“Melalui sistem komando ini, koordinasi lintas instansi akan kita lakukan untuk mendukung kesiapan personel, peralatan, serta langkah penanganan apabila terjadi bencana di wilayah Sumbar,” ujar Era.

 

Pengaktifan sistem komando tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat koordinasi ketika menghadapi situasi darurat. Dengan demikian, setiap unsur terkait dapat menjalankan tugas sesuai kebutuhan penanganan bencana.

 

Warga Diminta Hindari Kawasan Rawan Bencana

 

Pada kesempatan itu, Era Munaf secara khusus mengingatkan masyarakat yang bermukim di sekitar bantaran sungai, kawasan perbukitan, serta daerah yang memiliki riwayat banjir dan tanah longsor.

 

Ia meminta warga memperhatikan perubahan cuaca dan tidak mengabaikan peringatan dini dari pemerintah maupun BMKG.

 

Selain itu, masyarakat perlu menghindari aktivitas di kawasan rawan bencana ketika cuaca buruk. Warga juga harus memastikan saluran air di sekitar rumah tetap bersih agar aliran air tidak terhambat.

 

Apabila menemukan tanda-tanda ancaman bencana, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada aparat atau petugas terkait.

 

BPBD Sumbar berharap keterlibatan masyarakat dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana selama masa status siaga darurat berlangsung.

 

Pemerintah juga mengajak seluruh unsur masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Kewaspadaan bersama menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko serta melindungi keselamatan warga di Sumatera Barat.

 

(Agusmardi)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *